Badan Musyawarah (Bamus) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menerima kunjungan konsultasi DPRD Provinsi Tanah Datar, DPRD Kota Cilegon, dan DPRD Provinsi Lima Puluh Kota, di Ruang Rapat KK I Foto : Arief/mr

Kepala Bagian Sekretariat Badan Musyawarah (Bamus) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin menilai perlu adanya penguatan dalam peran-peran DPRD di tingkat Provinsi, Kota maupun Kabupaten. Zaqki menjelaskan, perlu dibuat tata tertib dalam penguatan Bamus DPRD.

“Namun hal itu terhambat karena diatur oleh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.," ujarnya usai menerima kunjungan konsultasi DPRD Provinsi Tanah Datar, DPRD Kota Cilegon, dan DPRD Provinsi Lima Puluh Kota, di Ruang Rapat KK I, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2019). 

Oleh karena itu Zacki menambahkan, DPR RI berinisiatif untuk membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang DPRD. “Memang sudah dipersiapkan oleh DPR RI. Jadi permasalahan-permasalahan DPRD itu akan ditampung dan diselesaikan dalam RUU tersebut termasuk juga terkait penguatan Bamus,” jelasnya. 

Sebelumnya Zaqki menerangkan terkait perbedaan keanggotan Bamus DPR RI dengan DPRD, bahwa setiap ketua dan sekretaris fraksi yang ada di DPRD akan secara langsung menjadi Anggota Bamus DPRD, baik di DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Sedangkan anggota lainnya dipilih oleh ketua dan sekretaris fraksi.

“Memang permasalahan terkait Bamus di daerah belum cukup kuat, DPR sudah memahaminya. Mereka (DPRD) berharap besar kepada RUU yang sedang dalam persiapan ini nantinya akan bisa menyelesaikan semua permasalah yang ada di DPRD,” tutup Zaqki. (hnm,ftr/sf)